Banner
jardiknaswikipedia Indonesia
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
  Lihat
Statistik
  Visitors : 75939 visitors
  Hits : 5442 hits
  Today : 6 users
  Online : 1 users
:: Kontak Admin ::

pan_hand@yahoo.com    
Agenda
09 December 2021
M
S
S
R
K
J
S
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

UJIAN NASIONAL

Tanggal : 02/09/2011, 08:26:19, dibaca 217 kali.

Semarang, CyberNews. Provinsi Jawa Tengah tidak menargetkan tingkat kelulusan 100 persen bagi siswa satuan pendidikan SMP dan SMA tahun ini. Hal itu akibat dari perubahan sistem penentuan kelulusan yang sudah tidak lagi dari hasil ujian nasional.

Kata Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Kunto Nugroho mengatakan, tidak ada target kelulusan atau berapa nilai rata-rata kelulusan siswa. Salah jika Pemprov melalui Disdik Jateng menentukan target dua hal tersebut, karena bisa menganulir independensi proses pembelajaran.

"Selain itu, tidak mendidik siswa menjadi mandiri. Yang penting, UN atau kalau saat ini juga menyangkut penentuan kelulusan, diselenggarakan sesuai dasar ketentuan normatif dan dilaksanakan penuh
kejujuran," kata Kunto, Jumat (28/1).

Menurutnya, selama ini, Jateng selalu melakukan upaya tersebut, sehingga tak heran jika saat ini, Jateng dijadikan provinsi percontohan pelaksanaan UN secara nasional. "Makanya, kami akan selalu jaga pelaksanaan UN dan penentuan kelulusan sekomprehensif dan seindependen mungkin," ungkapnya.

Pasalnya, sistem penentuan kelulusan siswa tahun ini berbeda drastis dibanding tahun sebelumnya. Yakni, penggabungan nilai sekolah (kepribadian siswa dan hasil rapor), ujian sekolah, ditambah dengan nilai UN. "Proporsinya, 60 persen UN dam 40 persen nilai dan ujian sekolah. Jadi sudah jelas bahwa keputusan kelulusan bukan dari Menteri Pendidikan Nasional, bukan pula dari Kepala Dinas Pendidikan provinsi atau kebupaten/kota, melainkan pihak sekolah bersama dengan dewan guru," tutur dia.

Dikatakan, sistem itu sudahlah tepat karena mengakomodir seluruh kemampuan siswa, tak hanya hasil UN dan nilai rapor, tetapi juga nilai kepribadiannya. Perubahan lain, kini tidak ada ujian ulangan. "Namun, ujian susulan tetap ada, demi mengakomodir beberapa siswa yang saat hari H ujian, berhalangan seperti sakit yang tidak bisa ditolak," jelasnya.

Perubahan Sistem

Selain itu, kata Kunto, tidak ada lagi tim pemantau independen, sehinga seluruh pengawasan diserahkan kepada sekolah. Artinya, tahun 2011 merupakan tahun mulai diberikannya kepercayaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masing-masing satuan pendidikan (sekolah).

Perubahan tersebut, menurutnya tidak serta-merta bisa dilakukan. "Butuh pertimbangan matang, disertai penelitian perihal dampak perubahan sistem ke depan. Ternyata, hasilnya positif. Makanya, pihak Kemendiknas hingga seluruh jajaran Diknas provinsi dan kabupaten/kota, merubah sistem kelulusan UN," tandasnya.

Perubahan ini dalam rangka pemerintah mengakomodir salah satu aspirasi warga perihal mengapa Mendiknas menentukan kelulusan hanya dari tiga hari yakni UN, padahal waktu pembelajaran berlangsung selama tiga tahun.

"Selain itu, sekolah mata pelajarannya sekian banyak, kok hanya ditentukan 6 mata pelajaran? Kenapa yang menentukan kelulusan siswa adalah pemerintah, bukan sekolah sendiri? Itu semua kini diakomodir oleh Mendiknas demi mencetak lulusan yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi di tengah kompetisi gloabal yang ketat," pungkas Kunto.

sumber: suaramerdeka.com
 



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas